Dilema Pemilu dan Masa Depan Libya
Pemilu adalah jalan terbaik bagi Libya untuk keluar dari krisis selama satu dekade ini. Pasca jatuhnya Qaddafi, Libya terjerumus ke dalam jurang pertikaian dan perang saudara dalam skala luas dan massif. Meski sudah ada gencatan senjata, Libya pasca Qaddafi tak ubahnya adalah rimba. Tak ada aturan yang disepakati bersama sehingga ancaman kekacauan sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Perpecahan bangsa begitu nyata. Karena itu, dorongan regional dan internasional begitu kuat agar pemilu yang bersih segera diselenggarakan sebagai solusi keluar dari situasi ini.
Faktanya tak semudah yang diinginkan. Gonjang-ganjing dan perselisihan terus mewarnai rencana penyelenggaraan pemilu. Setelah beberapa kali penyelenggaraan pemilu mengalami penundaan, sekali lagi harapan dunia kembali menelan pil pahit. Pemilu yang direncanakan secara matang akan digelar sekitar sebulan lalu (24 Desember 2021) juga harus ditunda. Masalahnya lebih krusial lagi. Aturan dan daftar calon resmi jadi topik inti perselisihan.
Empat belas syarat bagi calon kandidat yang dirilis Komisi Pemilu dianggap memberi jalan bagi para pelaku kejahatan besar. Di antara syarat itu adalah tidak memiliki status kewarganegaraan lain kecuali diizinkan. Kata “kecuali diizinkan” jadi sumber kontroversi. Kata itu diyakini diselundupkan oleh orang-orang Khalifa Haftar untuk meloloskan orang kuat di Tobruk itu. Syarat lain, tak sedang menghadapi keputusan tetap atas kejahatan atau kasus kriminal. Ini juga dituduhkan sebagai redaksi untuk menyelamatkan Haftar dan juga Saif al-Islam Qaddafi. Nama yang disebut terakhir bahkan sempat dijatuhi hukuman mati di samping jadi buronan pengadilan kejahatan internasional (ICC). Namun, keputusan tetap terhadap keduanya memang belum ada sehingga berdasarkan syarat dengan redaksi seperti itu mereka bisa lolos.
Bagi orang yang punya nalar, persoalan ini sebenarnya sederhana. Bagaimana mungkin orang yang jadi tersangka berbagai persoalan kemanusiaan dalam skala luas jadi calon presiden. Apalagi mereka juga anti terhadap demokrasi. Jelas tidak masuk akal orang tertuduh sebagai pelaku kejahatan pembunuhan massal rakyatnya jadi calon pemimpin negara. Tetapi, hal ini dalam konteks Libya jadi krusial sebab menyangkut kepentingan besar kelompok-kelompok yang punya senjata, kekuasaan ekonomi, dan juga popularitas. Kelompok-kelompok ini akan mempertahankan mati-matian keikutsertaan para pemimpinnnya dalam arena pemilu. Tak menutup kemungkinan mereka akan melakukan apa pun agar mereka memenangkan pemilu itu. Mereka juga diragukan akan menerima hasil pemilu jika mengalami kekalahan.
Dilema Berat
Tak ada jalan bagi kelompok-kelompok yang bertikai di Libya kecuali berani melakukan kompromi. Tapi, kompromi ini pasti menghadapi dilema besar. Jika aturan ideal dipaksakan artinya para terduga penjahat perang tidak bisa jadi kandidat, maka perlawanan pihak Tobruk akan menjadi-jadi. Mereka kemungkinan tidak ikut pemilu. Dan ini bisa jadi masalah serius. Hampir tak ada artinya pemilu tanpa pihak ini. Apalagi jika mereka benar-benar kembali menggunakan jalan kekerasan sebagaimana ancamannya selama ini. Namun, jika orang-orang ini jadi kandidat presiden, maka terasa sangat lucu. Terduga pelaku kejahatan besar diberi peluang memimpin negara melalu proses demokratis.
Tapi, bagaimanapun kompromi terhadap mekanisme dan aturan pemilihan presiden ini harus benar-benar dicapai. Jika tidak, maka ancaman pemilu tertunda lagi ada di depan mata. Apalagi jika kemudian berlarut-larutnya situasi menimbulkan frustasi di kalangan penyelenggara pemilu dan masyarakat maka peluang pemilu gagal diselenggarakan juga besar. Ini artinya senjata akan kembali jadi penentu. Inilah yang sangat dikhawatirkan oleh berbagai pihak regional maupun internasional terhadap situasi di Libya. Masa depan negara dan masyarakat Libya jadi pertaruhan.
Bahaya Egoisme
Berbagai pihak yang bertikai di Libya harus memaksimalkan kompromi dalam negosiasi-negosiasi yang segera digelar. Demi kepentingan besar negara dan bangsa, maka jalan kompromi ini harus ditempuh sekalipun hasilnya kurang memuaskan semua pihak. Namun, pihak-pihak yang bertikai itu kenyataannya tidak menunjukkan tanda-tanda sikap ini. Mereka bahkan cenderung egois. Pihak Tobruk dan juga barisan Qaddafi bersikeras, apa pun boleh terjadi yang penting mereka selamat dari peradilan atas dugaan kejahatan mereka. Syukur jika kemudian mereka memegang kekuasaan. Pihak Tripoli juga bersikeras bahwa para terduga pelaku kejahatan kemanusiaan tidak boleh mendapat kesempatan jadi kandidat dalam pemilu presiden.
Maka tak ada jalan lain kecuali kita berharap dari kekuatan-kekuatan regional dan internasional. Tekanan kekuatan-kekuatan ini terhadap faksi-faksi di Libya agar mengambil kompromi berani terhadap aturan-aturan pemilu sangat penting dan mungkin efektif. Suara AS, Rusia, Turki, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab dan beberapa yang lain untuk mendekatkan pendapat pihak-pihak yang bertikai di Libya sangat diharapkan. Celakanya, kepentingan-kepentingan kekuatan internasional ini di Libya juga saling bertentangan. Wallhu a’lam.
***
